Komisi VI Dorong Kolaborasi dan Optimalisasi Distribusi Pupuk Subsidi Untuk Ketahanan Pangan
JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti pentingnya peran strategis industri pupuk dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, Anggia menegaskan perlunya modernisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta keberlanjutan sektor pupuk di tengah tantangan global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.
“Industri pupuk adalah kunci untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam konteks perhatian besar Presiden terhadap kedaulatan pangan, memastikan ketersediaan pupuk yang memadai sangatlah krusial untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman,” ungkap Anggia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Anggia memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi 9,55 juta ton, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk juga meningkat menjadi Rp33,78 triliun dari alokasi awal Rp26,68 triliun.
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Anggia menjelaskan bahwa hanya petani dengan kriteria tertentu yang berhak mendapat pupuk bersubsidi.
“Petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan memiliki lahan maksimal dua hektar. Subsidi juga difokuskan pada sembilan komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan bawang merah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, petani yang belum terdaftar tetap dapat mengakses subsidi dengan mendaftar melalui kelompok tani. Revisi data rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) juga dapat dilakukan setiap empat bulan.
Untuk meningkatkan efisiensi, Anggia mengusulkan perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diusulkan menggantikan sistem lama yang melalui distributor dan kios. Namun, ia mengingatkan agar sistem baru ini diimplementasikan secara hati-hati untuk menghindari masalah baru.
“Kami mendukung langkah mempercepat distribusi pupuk subsidi kepada petani, tetapi tata kelola harus diperkuat agar tidak merugikan pihak yang selama ini berperan, seperti distributor,” tuturnyq.
Politisi Fraksi PKB ini juga memuji inovasi digital yang diterapkan pemerintah untuk pengawasan distribusi pupuk, termasuk integrasi data Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia melalui aplikasi digital. Ia berharap sistem ini dapat terhubung dengan data perbankan agar distribusi berjalan secara real-time dan akurat.
Menutup pernyataannya, ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian.
“Modernisasi infrastruktur pupuk harus diiringi dengan pengembangan pupuk yang efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global,” Pungkasnya. (YK/dbs)
